Pengawasan Internal Dan Eksternal

Pengawasan Internal Dan Eksternal. pengertian pengawasan internal dan eksternal 1 Definisi Pengawasan Internal Pengawasan intern merupakan sebuah proses yang diwujudkan oleh pimpinan organisasi maupun anggotanya yang dirancang untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi seperti dibawah ini 1 37/5 (6).

konsep pengawasan internal dari Terry (1960) dan pengawasan eksternal dari Lembaga Administrasi Negara (1997) yang dinilai lebih relevan digunakan untuk mengkaji praktik pengawasan di lingkungan pemerintahan Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) menganalisis pengaruh pengawasan internal dan pengawasan eksternal pada kinerja pemerintah Author Agustinus WidanartoPublish Year 2013.

Pengertian Pengawasan Internal Dan Eksternal

Pengawasan Internal dan Eksternal Pengawasan internal (intern) adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit organisasi/lembaga yang bersangkutan.

PENGAWASAN INTERNAL, PENGAWASAN EKSTERNAL DAN KINERJA PEMERINTAH

JENISJENIS PENGAWASAN 1 Pengawasan Ekstern dan Intern Pengasan ektern atau pengawasan dari luar yakni pengawasan yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari organisasi obyek yang diawasi misalnya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah perangkat pengawasan ekstern terhadap Pemerintah karena ia berada di luar susunan organisasi.

JENISJENIS PENGAWASAN Inspektorat Daerah

pengawasan internal maupun pengawasan eksternal Berdasarkan Tatar belakang di atas problem statement penelitian ini sebagai berikut Pengawasan internal oleh Inspektorat dan pengawasan eksternal oleh DPRD belum efektif sehingga kinerja Pemerintah Kota Bandung belum optimal Dalam kajian ini.

Pengawasan Adalah Pengertian Jenis Proses Manfaat Contoh

Pengawasan Internal Pengawasan Eksternal Dan Kinerja PemerintahJurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 12 Nomor 1 Juli 2012 1 73Fwidanarto Pengawasan Internal Pengawasan Eksternal Dan Kinerja PemerintahPengaruh Tidak LangsungPyxi = Koefisien Jalur P2yxi = Besar Pengaruh LangsungModel Pengawasan Dalam M Anajemen Kinerja Pemer Intah DaerahDiagnosis K Inerja Dan KonsultasiPENDAHULUAN Kinerja pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan kinerja pemerintah memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan ekonomi dan politik Dalam kehidupan ekonomi perbaikan kinerja pemerintah akan dapat memperbaiki iklim investasi yang amat diperlukan oleh bangsa ini agar dapat keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan Buruknya kinerja birokrasi publik di Indonesia sering menjadi determinan penting dari penurunan minat investasi Dalam kehidupan politik perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik akan memiliki implikasi luas terutama dalam memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Buruknya kinerja birokrasi selama ini menjadi salah satu fakor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Menurut Dwiyanto (2006) kinerja birokrasi publik di Indonesia dari berbagai studi dan observasi tidak banyak mengalami perbaikan bahkan menjadi semakin buruk Dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kota Bandung telah melakukan berbagai perubahan untuk mengarah ke perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Namun dalam kenyataannya banyak pelayanan kepada masyarakat belum optimal Secara empirik kondisi ini berkaitan erat dengan belum optimalnya pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat dan pengawasan eksternal oleh DPRD Apabila tidak segera ditanggulangi maka efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bandung dapat terganggu sehingga visi dan misi pembangunan Kota Bandung tidak akan tercapai Penelitian tentang pengaruh pengawasan internal dan pengawasan eksternal terhadap kinerja pemerintah sebagai suatu studi pada Pemerintah Kota Bandung penting dilakukan agar dapat direkomendasikan solusi peningkatan kinerja melalui perbaikan pengawasan baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal bahwa salah satu penyebab buruknya kondisi perbankan di Indonesia adalah tidak efektifnya pengawasan internal akibat campur tangan yang berlebihan dari pemilik bank dan rangkap jabatan pemilik sebagai pengurus bank Dominannya kepemilikan pemerintah dalam lembaga perbankan di Indonesia juga dinilai merupakan masalah efektivitas pengawasan (Dziobek etal 1998) Sitompul (2003) menyatakan bahwa ketentuan tentang pembatasan kepemilikan bank bersamasama dengan ketentuan crossmanagement diharapkan dapat mengefektifkan pengawasan internal perbankan Hasil penelitian Tuasikal (2006) menunjukkan bahwa pertama tidak ada hubungan antara pengawasan internal dan eksternal serta pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah Kedua secara parsial pengawasan internal dan eksternal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Secara simultan pengawasan internal dan eksternal serta pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap pengelo Tabel 1 Distribusi X Kontribusi Pengaruh Pengawasan dan Pengawasan Eksternal X2 Langsung 1 SubTotalInternal Total terhadap Kinerja Pemerintah Kota Bandung 2310% + 228% + 228% + 2539% + 450% + 228% + 1 Tabel 2 menunjukkan bahwa Pengawasan Internal (X1) berpengaruh cukup erat secara parsial sedangkan Pengawasan Eksternal (X2) berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Pemerintah Kota Bandung (Y) walaupun relatif lemah Keberpengaruhan Pengawasan Eksternal (X2) yang lemah ini menggambarkan bahwa derajat pengawasan eksternal yang lebih tinggi pada derajat pengawasan internal yang sama relatif belum cukup menjamin pencapaian kinerja SKPD yang lebih baik Walaupun demikian tampak bahwa secara deskriptif arah pengaruh Pengawasan Eksternal sesuai secara teoritis Hal ini menggambarkan bahwa Pengawasan Eksternal belum efektif dalam meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota Bandung Berdasarkan hasil model secara keseluruhan dan hasil analisis sebagaimana telah diuraikan di atas variabel dominan dalam model adalah Pengawasan Internal Tampak dari perbandingan koefisien jalur maupun besarnya pengaruh langsung dan pengaruh total pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kinerja Pemerintah Ko Perencanaan Kinerja Produkt ivit as Kualitas Lay anan R es ponsi vi ta s R es ponsi bili tas A kunta bili tas Komunikasi Pengawasan Internal Standardisasi P rosedur P engawasan da n Kompetensi P engawas P engukuran Hasil Pekerjaan P erbandinga n Hasil dengan R enca na Evaluasi Kinerja K omunikasi Kinerja Pengawasan Eksterna l Pengaw asan Leg islatif Pengaw asan M asyara kat Peng ukuran Kinerja Komunikasi Gambar 2 Model Pengawasan Internal dan Eksternal dalam Sistem Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah f16.