Uu 10 Tahun 2004

Uu 10 Tahun 2004. Pada tahun 2004 UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Peraturan ini diatur dalam pasal 82 ayat 2 UU No 13 Tahun 2003 Biaya Persalinan Berdasarkan UU No 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 10 tenaga kerja atau membayar upah paling sedikit Rp1000000/bulan wajib mengikut sertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 9 TAHUN 2004

PDF fileUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 9 TAHUN 2004 (9/2004) TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang a bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara.

Kenali Hak dan Kewajiban Karyawan Menurut UU Ketenagakerjaan

PDF fileUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam.

Otonomi daerah Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f UU ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 100000000000 (satu miliar rupiah) CATATAN.